KEPRAMUKAAN

SEJARAH PRAMUKA INDONESIA

Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya (Belanda)Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung. Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan (Belanda)Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).[ Kedua organisasi cikalbakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama (Belanda)Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di Bandung pada tahun 1926.

Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya (Belanda) Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) di Bandung.

Sedangkan pada tahun yang sama, di Jakarta didirikan (Belanda) Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO). Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama (Belanda)Indonesische Nationale Padvinderij Organisatie (INPO) di Bandung pada tahun 1926.

Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengabsahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan Undang Undang ini, maka Pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan.

Masa Hindia Belanda

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai “saham” besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang “Nederlandsche Padvinders Organisatie” (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi “Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging” (NIPV) pada tahun 1916.

Organisasi Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javaansche Padvinders Organisatie; berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.Kenyataan bahwa kepanduan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya “Padvinder Muhammadiyah” yang pada 1920 berganti nama menjadi “Hizbul Wathan” (HW); “Nationale Padvinderij” yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan “Syarikat Islam Afdeling Padvinderij” yang kemudian diganti menjadi “Syarikat Islam Afdeling Pandu” dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietische Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu “Persaudaraan Antara Pandu Indonesia” merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan). 

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. kepanduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Asas Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan “All Indonesian Jamboree”. Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Perang Dunia II

Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itulah bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia.

Masa Republik Indonesia

Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konfersensi di Jakarta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia.

Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik “Penasionalan Kepanduan”.Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka

Sejarah Pramuka Indonesia

Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. 

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30).

Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powell (Lampiran C Ayat 8). Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan (Hamengku Buwono IX), Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu:

  1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA
  2. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
  3. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
  4. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961.
  5. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan defile Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan

Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang. Namun dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.

Syarat Kecakapan Umum (SKU) adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Umum (TKU) setelah melewati ujian-ujian.

Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang diiniliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya, untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (TKK) setelah melalui ujian-ujian.

Syarat Pramuka Garuda (SPG) adalah syarat-syarat kecakapan yang hams dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk memperoleh Tanda Pramuka Garuda (TPG) sesuai dengan golongan usianya.

  1. SKU, sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha rnencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota Gerakan Pramuka.
  2. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak dan golongan pandega.
  3. SKU untuk golongan siaga terdiri dan 3 tingkat, yaitu: tingkat siaga mula.tingkat siaga bantu dan tingkat siaga tata.
  4. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu; tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit dan tingkat penggalang terap.
  5. SKU untuk golongan penegak, terdini dan 2 tingkat, yaitu;tingkat penegak bantara. dan tingkat penegak laksana.
  6. SKU untuk golongan pandega, terdini dan satu tingkat saja:ialah tingkat pandega.

TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian - ujian yang dilakukan secara perseorangan.

SYARAT KECAKAPAN KHUSUS & TANDA KECAKAPAN KHUSUS

1. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan dibidang tertentu, yang lain dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU.
2. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya.
3. TKK sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pamuka untuk memperoleh kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang.
4. TKK didapatkan setelah meyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan.
5. TKK dikelompokkan mcnjadi 5 bidang:
a. Bidang Agama, Mental, Moral, Spiritual, Pembentukan Pribadi dan Watak, warna dasar TKK KUNING.
b. Bidang Patriotisme dan Seni Budaya, warna dasar TKK MERAH.
c. Bidang Keterampilan dan Teknik Pembangunan, warna dasar TKK HJJAU.
d. Bidang Ketangkasan dan Kesehatan, warna dasar TKK PUTIH
e. Bidang sosial, Perikemanusiaan, Gotong royong, Ketertiban Masyarakat, Perdamaian Dunia dan Lingkungan Hidup, warna dasar TKK BIRU.

6. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai benkut:
a. Pramuka siaga : Hanya satu tingkat, berbentuk segitiga (puncaknya di bawah) dengan panjang sisi 3 cm. dan tinggi 2 cm.
b. Pramuka penggalang, penegak dan pandega terdapa 3 tingkatanTingkat
  • Tingkat Purwa berbentuk Iingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm.
  • Tingkat Madya.berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm, dikelilingi bingkai 2 mm.
  • Tingkat Utama Berbentuk segi lima beraturan dengan ukuran sisi masingmasing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm.
Yang membedakan tingkatan pada TKK Penggalang, Penegak dan Pandega, ialah:Warna bingkai TKK Penggalang MERA.H., Wama bingkai TKK Penegak - Pandega KUNING.

7. TKK yang dimiliki seorang Pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan.

SYARAT PRAMUKA GARUDA DAN TANDA PRAMUKA GARUDA

1. Seorang yang telah merye1esaikan SPG disebut sebagai PRAMUKA GARUDA ialah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang Tanda Pramuka Garuda (TPG).
2. SPG/TPG disediakan sesuai dengan golongan usia.
3. Yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega ialah warna dasar TPG
  • TPG siaga warna dasar HIJAU.
  • TPG penggalang warna dasar MERAH
  • TPG penegak warna dasar KUNING
  • TPG pandega warna dasar COKLAT.
4. SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga TATA.
5. SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang TERAP.
6. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak LAKSANA.
7. SPG Pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega. yang memiliki syarat-syarat tertentu.
8. Pemegang TPG berkewajiban:
  • Menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuananya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi Pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya.
  • Mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman Pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda.

SIAPA PENGUJI SKU, SKK DAN SPG ?

1. Penguji SKU adalah pembina pramuka atau pmbantu pmbina pamuka yang langsung membina pramuka yang diuji.

2. Penguji SKK adalah TIM yang terdiri dan 2 orang yaitu:
  • Pembina pamuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji.
  • Seorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan tertentu yang ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dan dalam maupun dari luar Gerakan Pramuka.

3. Penguji SPG ialah: TIM yang diangkat oleh ketua kwartir, yang terdiri dari pembina satuannya. pembina gugusdepan, andalan, orangtua dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gugudepan di luar negeri tim penguji dapat diangkat oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan.

TUGAS PEMBINA PRAMUKA BERKAITAN SKU SKK SPG

1. Pembina pramuka harus membantu memberi motivasi, mendorong, agar peserta didik tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya.

2. Pembina pramuka selalu mendorong supaya peserta didik pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu, dan memotivasi terus menerus agar mereka memiliki TKK - TKK yang lain.

3. Pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diii peserta didik, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai pramuka garuda.

CARA MENGUJI SYARAT KECAKAPAN UMUM & SYARAT KECAKAPAN KHUSUS

1. Ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara herkelompok, misalnya baris-berbaris, berkebun, dll. penilaian tetap dijalankan perorangan.

2. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji (tidak harus berurutan), dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis.

3. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina / pembantu pembina dengan yang diuji.

4. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.

5. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, pisik dan intelegensia, emosi dan jiwa sosial pramuka yang diuji.

6. Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji.

7. Penguji membubuhkan paraf/ tanda tangannya pada daftar mata ujian (SKU) milik Pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus.

CARA MENGUJI SYARAT PRAMUKA GARUDA

1. Penilaian atas calon pramuka garuda dilakukan perorangan.

2. Dalam memberikan penilaian seorarig calon pramuka garuda, Timpenilai wajib memperhatikan:
  • Keadaan lingkungan setempat.
  • Keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda.
  • Keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka garuda.

3. Penilaian dilakukan dengan cara:
  • Wawancara langsung.
  • Pengamatan lngsung.
  • Meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka garuda baik yang tertulis maupun lisan.

4. Penyematan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi.

5. Ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK, TPG.
  • TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri, sedang TKU untuk pramuka penegak dan pandega disematkan di pundak kiri dan kanan
  • TKK baik untuk pamuka saga, penggalang, penegak/ pandega ditempel di lengan baju sebelah kanan, paling banyak 5 buah, sedang TKK-TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetampan (sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penempelan TKK).
  • TPG. Ada dua macam :

a. TPG dari logam digantungkan dimuka dada dengan pita berwama merah putih yang dikalungkan di leher, dipakai pada upacara resmi.

b. Pada kegiatan sehari-hari dipakai TPG harian dari kain ditempelkan di dada sebelab kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tigor, tiska, dan lain-lain.


KESIMPULAN

Pelaksanaan SKU/TKU. SKK/TKK, SPG/TPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan, oleh karena itu pembina pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK-SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik, dan menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka garuda yang akan dapat menjadi teladan rekan-rekannya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Postingan (Atom)